Agraris.id | 2026 — Angka-angka pangan Indonesia di 2025 ini literally bikin kagum dan itu bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. BPS mencatat produksi beras nasional melonjak 13,29 persen dan tembus 34,69 juta ton, sementara stok beras Bulog menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 4,2 juta ton. Ditambah klaim keberhasilan tata kelola pupuk bersubsidi dan penurunan harga pangan, Indonesia seolah sedang merayakan fajar baru kedaulatan pangan.

Iklan Agraris

Tapi sebelum kita terlalu hype sama angka-angka itu, ada alarm keras dari WALHI yang wajib kita dengar. Di balik tumpukan karung beras di gudang Bulog, ada jurang lebar antara sukses angka makro di pusat kekuasaan dengan ancaman krisis sosial-ekologis yang nyata di tingkat tapak daerah — ini bukan drama, ini fakta lapangan.

Pertanyaan yang paling krusial dan sering di-skip adalah: apakah ketahanan pangan yang sejati bisa dibangun dengan cara menyeragamkan isi piring seluruh Nusantara sambil mengorbankan fondasi ekologis lokal? Spoiler: jawabannya nggak sesederhana yang pemerintah mau kita percaya.

Kebijakan pangan kita masih sangat bias beras lewat strategi ekspansi lahan skala besar alias food estate — dan ini bukan sekadar soal pilihan komoditas, tapi soal cara berpikir yang keliru. Logika produksi beras sebanyak-banyaknya emang kedengarannya patriotik dan keren di atas kertas. Tapi ketika logika ini dipaksakan ke wilayah dengan karakteristik ekologis dan budaya yang berbeda, ia berubah jadi instrumen perusak yang nggak bisa diremehkan.

IKLAN AGRARIS

Rencana pembukaan 100.000 hektare sawah baru di Papua adalah contoh paling nyata betapa kebijakan ini bisa jadi cultural violence yang dibalut narasi pembangunan. Pendekatan ini secara nyata mengabaikan fakta bahwa masyarakat adat setempat bertumpu pada sagu dan umbi-umbian, bukan beras. Memaksakan budaya sawah di Papua bukan sekadar mengubah pola tanam, melainkan merampas kedaulatan pangan lokal, meminggirkan peran perempuan adat, dan menciptakan ketergantungan baru pada beras murah bersubsidi.

Yang bikin situasi ini makin serius: ambisi ngejar kuantitas tonase kerap nabrak batas aman ekologis secara brutal. Proyek-proyek raksasa yang menyasar hutan, lahan rawa, dan kubah gambut seperti di Kalimantan Tengah dan Sumba Tengah berpotensi memicu krisis yang jauh lebih masif. Membuka lahan gambut secara ugal-ugalan demi menanam padi terbukti memicu gagal panen akibat keasaman tanah podsolik, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan emisi karbon. Kita sedang terjebak lingkaran setan: merusak ekosistem penyimpan air demi ngejar target produksi jangka pendek, yang ujungnya justru menghancurkan kapasitas produksi pangan itu sendiri.

Ada dua perubahan konkret yang nggak bisa lagi ditunda. Pertama, negara harus mengubah orientasi dan berhenti mendefinisikan swasembada hanya dari angka beras dan jagung. Indonesia adalah negeri megabiodiversitas — swasembada yang real adalah ketika Papua berdaulat atas sagunya, Sumba berdaulat atas jagung lokalnya, dan Jawa berdaulat atas padinya. Diversifikasi pangan lokal butuh alokasi anggaran dan riset yang setara, bukan cuma jadi wacana seminar.

Kedua, setiap proyek food estate wajib melewati audit lingkungan yang ketat bukan audit yang bisa dikondisikan. Wajib pula menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) — persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat sebelum satu pun pohon ditebang. Ketahanan pangan nggak boleh dibangun di atas tanah yang lahir dari konflik agraria dan penggusuran ruang hidup masyarakat lokal.

Rekor stok beras tertinggi dalam sejarah emang pencapaian yang layak diapresiasi tapi itu bukan akhir dari cerita. Membiarkan ekosistem esensial rusak dan pangan lokal punah demi ngejar angka statistik adalah kekeliruan strategi yang fatal. Kedaulatan pangan bangsa ini nggak cukup diukur dari kenyangnya perut masyarakat kota dengan beras murah — tapi dari lestarinya hutan, adilnya tata niaga buat petani, dan tetap hidupnya sistem pangan lokal di seluruh pelosok negeri.

Penulis: Selviani Agustin
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang