Agraris.id | 2026 — Pemerintah terus menggenjot perlindungan lahan pertanian pangan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hingga 10 November 2026, penetapan LP2B nasional telah mencapai 6,46 juta hektar (ha) atau 87,98% dari total 7,34 juta Ha Lahan Baku Sawah (LBS), melampaui target minimal 87% yang direncanakan dicapai pada 2029.

Capaian tersebut menunjukkan percepatan yang signifikan. Pada Januari 2026, LP2B yang telah masuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi baru mencapai 68%, sementara berdasarkan RTRW kabupaten/kota baru sekitar 41,72%.

LP2B merupakan lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Pepres) No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 dan Peraturan Presiden (Pepres) No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah menargetkan penetapan LP2B berjalan bertahap, yakni 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028, sebelum mencapai minimal 87% pada 2029.

Sawah yang masuk dalam kategori LP2B dinyatakan tidak boleh dialihfungsikan. Sementara maksimal 13% lahan lainnya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan strategis, dengan pengaturan yang ketat.

Capaian nasional LP2B

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian nasional 87,52% per-September 2026, kemudian meningkat menjadi 87,98% per 10 November 2026.

Per 10 November, 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang, sementara 47 kabupaten/kota berada pada tahap berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal.

Indikator Capaian
Luas LP2B yang ditetapkan 6,46 juta Ha
Total Lahan Baku Sawah 7,34 juta Ha
Capaian nasional 87,98%
Kabupaten/kota dengan SK LP2B 110
Kabupaten/kota selesai verifikasi dan sepakat dengan Ditjen Tata Ruang 300

Kementerian ATR/BPN menyebut capaian ini merupakan hasil penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta penghitungan capaian secara agregat pada tingkat provinsi.

Masih ada ketimpangan daerah

Meski angka nasional telah melampaui ambang batas, capaian LP2B dapat dikatakan belum merata. Pada September 2026, tujuh provinsi masih berada di bawah target 87%, yaitu Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Per November 2026, tiga provinsi masih di bawah ambang minimal, yakni Riau 76,24%, Banten 84,73%, dan Papua 78,02%.

Data ini menampilkan bahwa capaian agregat nasional tidak otomatis mencerminkan keseragaman implementasi di seluruh daerah. Pemerintah memberi waktu bagi provinsi yang tertinggal untuk meningkatkan capaian, dengan syarat angka yang telah dicapai tidak boleh menurun kembali.

Dari peta ke perlindungan nyata

Secara administratif, LP2B telah mencapai tonggak penting. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari luas lahan yang masuk dalam SK, RTRW, atau peta penetapan.

Ujian utamanya adalah sejauh mana lahan yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi dari konversi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan, fasilitas umum, atau kegiatan nonpertanian lainnya. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Lu’lu’ Luthfiyyah Hayati dan Dyah Lituhayu  menemukan bahwa pengendalian alih fungsi lahan LP2B belum berjalan efektif karena masih terjadi konversi lahan ilegal. Temuan ini kemudian merekomendasikan penguatan citra satelit, peta digital terintegrasi, kapasitas penyuluh, serta evaluasi kinerja rutin.

Pemerintah juga tengah mengevaluasi alih fungsi lahan periode 2010 – 2025. Dari lebih dari 554 ribu Ha alih fungsi lahan, sebagian diduga terjadi di kawasan LP2B dan akan ditelusuri untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban penggantian lahan.

Tantangan implementasi

Setidaknya ada tiga tantangan yang menentukan keberlanjutan LP2B:

  • Penegakan aturan di lapangan. Penetapan lahan harus disertai pengawasan aktif agar tidak hanya menjadi sekat administratif, tetapi benar-benar menghentikan alih fungsi ilegal.

  • Perlindungan hak dan kesejahteraan petani. Petani kecil, termasuk pengelola lahan di kawasan hutan dan perhutanan sosial, perlu memperoleh akses layanan, bantuan, serta kepastian status lahan agar tetap produktif.

  • Keterlibatan pemerintah daerah. Percepatan penetapan LP2B bergantung pada kesediaan kabupaten/kota memperbarui RTRW, menetapkan SK, dan menjalankan pengendalian alih fungsi secara konsisten.

Harapan untuk keberlangsungan

Capaian 87,98% menunjukkan pemerintah telah berhasil mempercepat peta perlindungan lahan pangan nasional. Namun, LP2B akan menjadi instrumen perlindungan pertanian yang efektif apabila penetapan lahan diikuti pengawasan ketat, penegakan hukum, penyelesaian konflik tata ruang, serta kebijakan yang menjadikan bertani tetap layak secara ekonomi.

Tanpa komitmen nyata dan dibiarkan tanpa kontrol, sawah forever berisiko hanya menjadi label di atas kertas, sementara tekanan konversi lahan terus berjalan.[Mbee]