Ini Arah Riset Smart Agriculture ke Depan, Jangan Sampai Terlewat 

Agraris.id | 2026 — Smart agriculture sudah jadi jargon yang akrab di telinga kita—dari seminar kampus sampai brosur produk sensor tanah. Tapi seberapa jauh sebenarnya riset global sudah bergerak di balik istilah yang kini terasa generik itu?

Untuk menjawabnya, penulis memetakan 398 artikel jurnal terindeks Scopus periode 2020–2026 dengan kata kunci “smart agricultures”, menggunakan perangkat lunak bibliometrik VOSviewer. Hasilnya membentuk delapan klaster tematik yang, jika dibaca berdasarkan garis waktu publikasinya, menunjukkan sesuatu yang jarang dibahas di ruang publik: smart agriculture bukan satu tren tunggal, melainkan tiga gelombang riset yang datang berurutan—dan gelombang terbarunya belum banyak disentuh diskusi pertanian kita di Indonesia.

Sebelum masuk ke temuan, perlu dijelaskan singkat apa yang sebenarnya divisualisasikan. VOSviewer memetakan co-occurrence—pola kemunculan bersama—kata kunci di judul, abstrak, dan indeks kata kunci setiap artikel. Ukuran lingkaran (node) menunjukkan seberapa sering istilah itu muncul; warna menunjukkan rata-rata tahun publikasi artikel yang memuat istilah tersebut, dari ungu (lebih lama, sekitar 2022) ke kuning (lebih baru, mendekati 2025). Garis yang menghubungkan antar-istilah menunjukkan seberapa sering keduanya disebut bersamaan dalam artikel yang sama.

Penting digarisbawahi: peta ini menunjukkan pola kemunculan, bukan hubungan sebab-akibat, dan bukan penilaian mana riset yang paling terbukti efektif di lapangan. Data juga hanya bersumber dari Scopus dan sebagian besar berbahasa Inggris—ini bias cakupan yang perlu diakui, bukan disembunyikan, karena berarti riset dari jurnal nasional berbahasa Indonesia yang tidak terindeks Scopus otomatis tidak terwakili di peta ini.

IKLAN AGRARIS

Gelombang Pertama (±2022): Soal Pipa, Bukan Soal Tanaman

Klaster tertua di peta—ditandai warna ungu-biru—didominasi istilah seperti network security, blockchain, fog computing, internet protocols, antennas, dan localisation. Menariknya, istilah-istilah ini nyaris tidak menyentuh aspek agronomis sama sekali. Fase awal riset smart agriculture, setidaknya sepanjang 2020–2022, ternyata lebih banyak bicara soal pipa— bagaimana data dari lahan dialirkan, disimpan, dan diamankan—ketimbang soal tanaman, tanah, atau petani itu sendiri. Pertanian, pada gelombang ini, lebih banyak berperan sebagai domain aplikasi bagi riset teknik jaringan dan keamanan siber, bukan sebagai pusat masalah yang dipecahkan.

Gelombang Kedua (±2023): Titik Temu Kecerdasan Buatan, Konektivitas, dan Krisis Iklim

Klaster terbesar di peta, berwarna teal, adalah inti massa riset saat ini: machine learning, deep learning, internet of things, learning systems, climate change, food security, dan soil moisture saling terhubung rapat satu sama lain. Ini bukan kebetulan. Pola co-occurrence ini menunjukkan bahwa riset smart agriculture kontemporer tidak lagi membahas kecerdasan buatan, konektivitas perangkat, dan krisis iklim secara terpisah—ketiganya sudah melebur jadi satu paket masalah yang dipecahkan bersamaan: bagaimana lahan bisa membaca kondisinya sendiri secara real-time, lalu direspons otomatis, di tengah iklim yang makin sulit diprediksi.

Gambar berikut merangkum sembilan istilah dengan frekuensi kemunculan tertinggi di korpus, setelah dibersihkan dari istilah administratif Scopus yang tidak punya makna tematik.

Gelombang Ketiga (2024–2025): Sensor yang Menghidupi Dirinya Sendiri

Klaster paling baru dan paling menonjol secara visual berwarna kuning, berkumpul di satu sudut peta: nanogenerators, energy harvesting, solar energy, wind, chemical sensors, lalu menyambung ke ammonia, nitrogen oxides, dan greenhouse gas. Ini gelombang yang paling jarang dibahas di ruang publik Indonesia, padahal paling segar. Intinya: riset terbaru mengarah pada sensor pertanian yang menghasilkan energinya sendiri—memanfaatkan gerakan, panas, atau cahaya di sekitarnya melalui teknologi seperti triboelectric nanogenerator—sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada baterai atau kabel listrik konvensional. Sensor semacam ini kemudian dipakai bukan cuma untuk memantau kelembapan tanah, tapi juga memantau emisi gas dari lahan pertanian itu sendiri: amonia dari pupuk, nitrogen oksida, dan potensi pemanasannya terhadap atmosfer.

Dengan kata lain, gelombang ketiga ini menggeser tujuan smart agriculture: dari sekadar “efisiensi produksi” menjadi “mitigasi iklim langsung dari titik sensor”. Sensor bukan lagi cuma alat bantu petani, tapi juga alat pemantau dampak lingkungan dari aktivitas pertanian itu sendiri.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?

Di sinilah pertanyaan yang lebih menantang muncul: apakah kendala adopsi teknologi semacam ini di Indonesia benar-benar soal listrik, seperti yang sering diasumsikan? Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83% hingga kuartal I-2026. Hal itu menunjukkan pemerataan akses listrik masyarakat jika dibandingkan dengan realisasi 10 tahun terakhir yakni pada tahun 2016 yang hanya berada di level 91,16%. Artinya, argumen bahwa sensor swadaya energi relevan untuk Indonesia “karena desa gelap” sudah tidak akurat lagi dipakai hari ini.

Yang lebih tepat menggambarkan kesenjangan Indonesia adalah tiga hal lain. Pertama, listrik rumah tangga tidak sama dengan ketersediaan daya di tengah lahan pertanian itu sendiri—sensor dan aktuator butuh sumber daya di titik pemasangan, bukan di rumah petani, sehingga energy harvesting justru tetap relevan, hanya alasannya berbeda dari asumsi umum. Kedua, Jumlah pengguna internet di Indonesia kembali mencetak rekor baru pada 2026.  Berdasarkan hasil Survei Profil Internet Indonesia 2026 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah masyarakat yang telah terhubung ke internet kini mencapai 81,72 persen atau 235,26 juta jiwa pengguna internet. tetapi kesenjangan akses tetap terasa antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar generasi petani. Ketiga—dan ini yang paling sering diabaikan—sintesis sejumlah studi tahun 2021–2025 yang dipublikasikan di jurnal INSOLOGI menemukan bahwa hambatan paling konsisten dalam penyuluhan pertanian digital di Indonesia bukan semata infrastruktur, melainkan sikap petani yang cenderung netral atau bahkan resisten terhadap teknologi baru, ditambah minimnya integrasi data antar lembaga terkait.

Kesenjangan lain yang justru terlihat dari ketiadaannya di peta bibliometrik ini: dari 617 istilah yang terpetakan, nyaris belum ada klaster tersendiri yang membahas literasi digital petani, biaya adopsi bagi petani skala kecil, atau kesenjangan sosial-ekonomi dalam mengakses teknologi ini. Riset global tentang smart agriculture, setidaknya yang terindeks Scopus, didominasi solusi teknis-teknokratis—bagaimana sensor bekerja, bagaimana algoritma memprediksi—bukan pertanyaan siapa yang sebenarnya mampu mengadopsinya. Ketiadaan sesuatu di dalam peta, dalam hal ini, juga merupakan temuan tersendiri.

Peta bibliometrik ini menunjukkan riset smart agriculture dunia sudah tiga langkah di depan: dari soal jaringan data, ke konvergensi AI-IoT-iklim, hingga kini menuju sensor yang menghidupi dirinya sendiri sembari memantau emisi gas rumah kaca. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia ketinggalan secara teknologi—infrastruktur dasarnya, setidaknya soal listrik, sudah relatif siap. Pertanyaan yang lebih jujur untuk diajukan adalah: apakah gelombang riset paling mutakhir ini dirancang dengan mempertimbangkan siapa yang akan memakainya di lahan-lahan kecil kita—atau kita hanya akan jadi pengguna akhir dari teknologi yang dirancang untuk skala dan konteks yang berbeda? [Mbee]