Agraris.id, 2026 — PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan strategi pengawasan berlapis dan digitalisasi mutakhir untuk memastikan ketersediaan serta optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi di dalam negeri. Langkah agresif ini diambil sebagai respons cepat atas peringatan keras Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pihak bersama-sama menjaga agar sarana produksi pertanian tersebut tidak diselewengkan ke sektor lain atau diselundupkan.
![Iklan Agraris](https://agraris.id/wp-content/uploads/2026/03/klik-disini.png")
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketepatan penyaluran pupuk kepada para petani, sehingga pengawasan ketat dari hulu hingga ke hilir menjadi harga mati yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
“Jadi komitmen kami dari Pupuk Indonesia, betul kami tadi sudah mendengarkan juga arahan dari Pak Presiden dalam pidato RAPBN ya 2027, bahwa kita harus bersama-sama mengawasi jangan sampai ada pupuk bersubsidi ini diselewengkan ke sektor lain gitu ya,” kata Yehezkiel dalam acara PI Insight di kantor PT Pupuk Indonesia (Persero), Jakarta.
Dalam menjalankan strategi optimalisasi ini, Pupuk Indonesia mengandalkan sistem digitalisasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang kini telah diterapkan di sekitar 26 ribu kios penyalur. Melalui sistem ini, petani yang berhak menerima subsidi hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk diverifikasi dengan data e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdaftar, sistem secara otomatis akan menolak penebusan pupuk tersebut.
IKLAN AGRARIS
Tidak berhenti di level kios, pengawasan ketat juga menyasar rantai pasokan logistik terkecil. Pupuk Indonesia telah memasang kamera CCTV di 494 gudang pupuk di seluruh Indonesia untuk memantau pergerakan stok, menjaga kualitas pupuk, serta melacak distribusi armada kapal dan truk secara real-time.
“Dengan adanya digitalisasi, pergerakan stok dari hulu sampai nanti hilir itu bisa dideteksi, transparan dan tentunya mudah dilacak,” ujar Yehezkiel menjelaskan keunggulan sistem pemantauan di Command Center perusahaan.
Selain meminimalisir celah korupsi dan penyelundupan, transparansi data ini diklaim membuat manajemen mampu bergerak lebih lincah dalam merespons dinamika di lapangan. Ketika ada laporan mengenai kelangkaan di suatu wilayah, pasokan bantuan dapat langsung dikirimkan hari itu juga tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
“Jadi kios-kios yang ‘oh ini NPK-nya kosong’ segera didorong untuk masuk, ureanya kosong, bisa disegerakan didorong untuk masuk,” ucapnya menambahkan.
Sebagai bukti keseriusan dalam menjaga mandat negara, Pupuk Indonesia juga tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berat bagi para mitra yang bermain curang. Sepanjang tahun 2026 berjalan, perusahaan tercatat telah menindak tegas dan mencabut izin puluhan Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau Pengecer Pupuk Bersubsidi (PPTS) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Tahun 2026 ini kami sudah menutup kurang lebih 89 PPTS yang memang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penebusan,” ungkap Yehezkiel secara transparan.
Referensi dan Bacaan Lanjutan:
Strategi Berlapis Pupuk Subsidi demi Amankan Stok Nasional
